Mencuatnya Kasus “Uang Siluman,” Kejati NTB Akan Panggil TAPD NTB

Mataram, VIVA Bali – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) memanggil jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait mencuatnya isu penerimaan "uang siluman" dalam pengalokasian dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi NTB tahun anggaran 2025.

Sebagaimana dilansir dari Antaranews.com, Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Zulkifli Said, pada Rabu, 8 Oktober 2025 mengungkapkan bahwa pemanggilan jajaran TAPD tersebut berdasarkan agenda penyidikan.

"Untuk TAPD sudah kami agendakan, kapannya? tunggu saja, yang jelas mereka (TAPD) belum (diperiksa)," ungkap Zulkifli.

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan bahwa pemanggilan jajaran TAPD tersebut merupakan bagian dari upaya penelusuran alat bukti dari adanya dugaan penerimaan "uang siluman" oleh puluhan anggota DPRD NTB yang baru dengan jumlah yang telah disita dari proses penitipan pada tahap penyidikan sebesar Rp1,85 miliar.

Pada tahap penyidikan ini terpantau jajaran DPRD NTB memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik bidang pidana khusus, mulai dari ketua, wakil ketua, hingga anggota.

"Lebih jelasnya, nanti saja, tunggu dari mereka," ucap Zulkifli.

Halaman Selanjutnya

Selain itu, untuk pejabat eksekutif dari jajaran Pemprov NTB, belum terlihat menyambangi gedung Kejati NTB sejak penanganan berjalan pada tahap penyidikan sejak September lalu.