DAK Pendidikan NTB 2025 Capai Rp44 Miliar, DPRD Dorong Peningkatan SDM

Potret Para Siswa Saat sedang Belajar di Sekolah
Sumber :
  • https://unair.ac.id/sekolah-ngos-mempromosikan-pendidikan-untuk-pembangunan-berkelanjutan-di-pedesaan/

Mataram, VIVA BaliSektor pendidikan kembali menjadi perhatian DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut, terjadi  seiring alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 yang mencapai Rp44 miliar lebih.

DAK Pendidikan NTB 2024 Disorot, DPRD Lakukan Pengawasan

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp39 miliar diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan (SMK). Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Slamet, menegaskan pentingnya memastikan dana tersebut benar-benar diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Menurutnya, pendidikan adalah pondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tidak boleh dikompromikan. “DAK pendidikan ini harus berdampak nyata pada kualitas pembelajaran, bukan malah menimbulkan persoalan baru,” ujar Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Slamet. Senin, 29 September 2025.

Kasus Skandal Dana Pokir NTB Resmi Memasuki Tahap Penyidikan

Tak hanya itu, Made menambahkan, investasi pada sarana SMK diharapkan mampu menyiapkan lulusan yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Namun, tantangan pengelolaan anggaran masih terlihat.

Di sisi lain, Pengerjaan DAK 2024 hingga kini belum tuntas, memunculkan kekhawatiran terjadinya pengulangan pada tahun berikutnya. DPRD NTB pun mendesak pemerintah provinsi memberikan penjelasan konkret terkait strategi percepatan penyelesaian proyek.

Kepala DPMPTSP NTB Komitmen Tingkatkan Pelayanan dan Investasi NTB

“Kalau masalah tahun lalu tidak segera diselesaikan, akan sulit meyakinkan publik bahwa DAK 2025 akan berjalan lancar. Makanya, kami minta rencana kerja yang jelas dari Pemprov NTB,” tegas Made Slamet.

Selain itu, Made juga mengingatkan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar dana pendidikan tidak kembali tersandung kasus hukum. Made merujuk pada kasus OTT terhadap mantan Kabid SMK Dikbud NTB pada akhir 2024 yang mencoreng dunia pendidikan daerah.

Halaman Selanjutnya
img_title