Bobby Nasution Tuai Kritikan, Razia Kendaraan Bukan Wewenang Gubernur

Jakarta, VIVA Bali –Bobby Nasution jadi viral karena razia jalan yang kontroversial. DPR menilai aksi ini cuma cari muka, jauh dari tugas gubernur, dan mengancam keharmonisan daerah. 

Gelombang kritikan terus menghampiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, usai kebijakannya merazia mobil berplat Aceh di beberapa ruas jalan provinsi. 

Alih-alih dianggap langkah tegas dalam menegakkan ketertiban, aksi tersebut dinilai banyak pihak hanya “cari muka” demi pencitraan politik semata.

Dilansir dari antaranews Aceh, Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyatakan tegas bahwa kebijakan itu justru mengancam keharmonisan antarwarga daerah. 

“Komisi III DPR minta polisi tangkap Bobby karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Gubernur harus melihat semua masalah secara jernih, bukan parsial,” ujar Nasir. Kamis, 2 Oktober 2025.

Nasir menambahkan, kebijakan yang memaksa pemilik kendaraan luar provinsi untuk menyesuaikan diri dengan aturan daerah tertentu, bertentangan dengan prinsip nasional. 

“STNK itu produk nasional, berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, tindakan ini kontra harmoni,” lanjut Nasir. 

Kritik serupa juga muncul dari kalangan pengamat tata kelola daerah. 

Salah satunya adalah Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), menilai tindakan razia jalan yang disorot kamera bukan cara efektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Meski pajak kendaraan memang sumber PAD utama, akrobat mempersoalkan plat nomor kendaraan dari luar provinsi lebih mirip cari muka. Gubernur seharusnya fokus pada validasi data kendaraan dan menutup kebocoran pajak, bukan melakukan razia yang sensasional,” ujar Sutrisno, dalam rilis yang diterima bali.viva.co.id.

Sutrisno Pangaribuan menyoroti pentingnya kepala daerah menempatkan prioritas dengan tepat. 

Pakar tata kelola daerah ini menekankan provinsi bukanlah negara bagian, sehingga hukum nasional berlaku merata, dan setiap kendaraan yang sah berhak menggunakan jalan di seluruh wilayah NKRI. 

Kebijakan yang memaksa kendaraan luar provinsi mengganti plat nomor, menurutnya, bukan cara yang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sebaliknya, optimalisasi PAD seharusnya dilakukan melalui pendataan yang akurat, penertiban kendaraan yang belum membayar pajak, serta penanganan kebocoran data.

Selain itu, Sutrisno menilai masih banyak potensi PAD yang belum tergarap, seperti pengawasan bahan bakar, pajak rokok, air permukaan, dan mineral bukan logam.

Upaya memaksakan razia jalan hanya menimbulkan kontroversi dan pencitraan politik, tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun keuangan daerah. 

Menurut Sutrisno, patriotisme kepala daerah saat ini tidak diukur dari atraksi di depan kamera atau aksi sensasional untuk viral, tetapi dari kemampuan menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 

“Kepala daerah seharusnya fokus pada pelayanan rakyat, menutup kebocoran anggaran, dan menegakkan integritas dalam setiap kebijakan yang dibuat,” tukas Sutrisno. 

Dengan begitu, pembangunan daerah bisa berjalan efektif tanpa harus mengorbankan keharmonisan antardaerah.

Fenomena “bad news is good news” atau kabar kontroversial untuk menarik perhatian, kata Sutrisno, kian marak di kalangan kepala daerah. 

Mereka bersaing demi viral di media sosial, bukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) atau indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD). 

“Dari joget-joget pakai singlet hingga touring inspeksi jalan rusak, yang penting tampil di kamera, bukan menyelesaikan masalah substantif,” tukas Sutrisno. 

Bobby Nasution sendiri belum memberi respons resmi terkait kritik yang datang dari berbagai arah. 

Namun publik dan pengamat menunggu langkah selanjutnya dari Kepolisian Sumut, apakah akan menindaklanjuti permintaan DPR untuk menertibkan kebijakan gubernur yang dinilai kontroversial ini.

Sementara itu, warganet ramai membicarakan aksi razia tersebut di media sosial, sebagian menyoroti sisi pencitraan politik, sebagian lagi mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Fenomena ini menunjukkan, politik akrobat kepala daerah bisa mengundang sorotan publik lebih cepat ketimbang dampak nyata pembangunan.