Komisi III DPR Minta Aksi Buruh Berlangsung Damai Tanpa Penunggang

Jakarta, VIVA Bali – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan agar aksi unjuk rasa gabungan kelompok buruh di kompleks parlemen, Jakarta, berjalan damai tanpa ada pihak yang menunggangi.

"Jangan sampai ada yang menunggangi demo yang dilakukan secara baik oleh teman-teman buruh. Antisipasi jangan sampai saling tuduh," ujar Ahmad Sahroni. Kamis 28 Agustus 2025.

Ia berpesan kepada para buruh untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Menurutnya, aspirasi harus disampaikan dengan cara bijak, profesional, dan sesuai aturan.

"Sampaikan unek-unek untuk buruh se-Indonesia, apa yang disampaikan kepada kita, DPR, itu disampaikan secara profesional, bijak," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dilansir dari antaranews.com.

Selain itu, ia meminta peserta aksi segera meninggalkan lokasi dengan tertib setelah waktu unjuk rasa selesai.

Aksi buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) ini diikuti ribuan massa dari kawasan Jabodetabek dan digelar serentak di sejumlah daerah lain.

Dalam aksi tersebut, buruh membawa enam tuntutan utama, yakni:

Halaman Selanjutnya

Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), dengan permintaan kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.Stop pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK.Reformasi pajak perburuhan, termasuk  penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon, pajak tunjangan hari raya (THR), pajak jaminan hari tua (JHT), serta diskriminasi pajak perempuan menikah.Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi.Revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.