Satpol PP Lombok Timur Awasi Dapur Makan Bergizi Gratis, Larang LPG Subsidi 3 Kg
- Amrullah/VIVA Bali
Kegiatan pendataan dimulai Kamis pagi dan dijadwalkan rampung Jumat, 26 September. Petugas dibagi ke beberapa titik agar pendataan lebih efisien dan akurat.
“Kami membawa catatan lengkap supaya setiap temuan bisa dilaporkan secara transparan kepada Bupati,” kata Alimin.
Selain jenis tabung, tim Satpol PP juga menanyakan jumlah kebutuhan harian. Informasi ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk pengelolaan dapur MBG ke depan. Alimin menegaskan bahwa semua data dicatat rapi agar perencanaan distribusi LPG lebih tepat.
Beberapa pengelola dapur menyambut positif kehadiran petugas. Seorang pengelola mengaku terbantu karena pendataan sekaligus memberi arahan jelas terkait ketentuan penggunaan tabung gas. Namun, ada juga pengelola yang terkejut karena sebelumnya belum mengetahui larangan memakai LPG subsidi 3 kg.
Alimin menambahkan, petugas tidak hanya menegur, tetapi juga mendampingi transisi dari LPG bersubsidi ke 12 kg.
“Pendampingan ini penting agar dapur tetap beroperasi normal tanpa mengganggu pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Setelah pendataan rampung, Satpol PP Lombok Timur akan menyerahkan laporan lengkap kepada Bupati. Hasil ini akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pengawasan lanjutan atau penyesuaian distribusi LPG.
