Kebijakan Cukai Rokok Masih Digodok, Menkeu Purbaya Pastikan Industri Lokal Tidak Rugi

Jakarta, VIVA Bali – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan segera mengadakan pertemuan dengan asosiasi industri rokok untuk membicarakan arah kebijakan cukai rokok dan cukai hasil tembakau (CHT) ke depan.

Menurut Menteri Keuangan, langkah ini penting agar keputusan pemerintah tidak merugikan industri rokok dalam negeri, sekaligus tetap menjaga penerimaan negara.

"Pendapatan cukai itu enggak harus dinaikkan. Saya mau ketemu asosiasi rokok, seperti apa langkah yang terbaik untuk cukai rokok ini. Yang penting adalah kita ingin menjaga jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di China hidup gara-gara mereka yang meng-supply kita," ujar Purbaya Yudhi Sadewa usai Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Jakarta. Selasa 23 September 2025.

Sementara itu, Menkeu Purbaya menambahkan jika komunikasi dengan asosiasi industri rokok akan mulai dilakukan pada Rabu 24 September 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menargetkan penerimaan dari bea dan cukai sebesar Rp336 triliun.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa juga menyinggung bahwa strategi lain seperti pemberantasan rokok ilegal bisa menjadi prioritas.

Selain itu, pemerintah telah menginstruksikan sejumlah platform niaga elektronik untuk menghentikan penjualan rokok ilegal, sekaligus melakukan pengawasan terhadap toko kelontong dan jalur impor yang rawan dimanfaatkan.

Meski begitu, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa keputusan final mengenai tarif cukai tahun depan masih belum ditentukan.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai evaluasi terhadap kebijakan cukai memang mendesak dilakukan. Lalu, menyoroti struktur tarif atau layer yang saat ini dinilai terlalu sempit.