Kasi Kesos Batulayar Turun Lapangan, Pastikan Bantuan Beras Tepat Sasaran

Batulayar, VIVA Bali – Pemerintah Kecamatan Batulayar terus memperkuat komitmen dalam menjaga ketahanan pangan warganya. Hal ini terlihat dari langkah langsung Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos), Sabri, melakukan evaluasi dan pemantauan penyaluran bantuan beras ketahanan pangan ke sejumlah desa di wilayahnya, Senin, 28 Juli 2025.

Sabri menjelaskan bahwa bantuan beras yang diberikan merupakan alokasi untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli, dengan masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.

"Penyaluran bantuan beras ini kami bagi untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli, dengan jatah masing-masing 10 kilogram per KPM setiap bulan," ungkap Sabri saat ditemui di lokasi kegiatan.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses distribusi agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. “Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar. Jumlah beras yang disalurkan pun sesuai dengan kuota masing-masing KPM. Kami pastikan tidak ada yang terlewat,” tegasnya.

Evaluasi ini dilakukan menyusul dinamika ekonomi masyarakat yang semakin menantang, sehingga kehadiran bantuan pangan menjadi penyangga penting dalam menjaga stabilitas sosial. Sabri mengatakan bahwa proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan dilakukan dengan ketat agar program berjalan akuntabel.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap bantuan tepat sasaran. Tidak hanya selesai disalurkan, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Proses distribusi yang berlangsung tertib dan terorganisir turut mendapat perhatian dari Pemkab Lombok Barat, khususnya perwakilan di bidang Kesejahteraan Rakyat seperti Muhammad Ziwar Alfayad dan Muh Sajid. Keduanya memberikan dukungan terhadap upaya transparansi dan turut memantau langsung kegiatan di lapangan.

Halaman Selanjutnya

Partisipasi aktif berbagai pihak dalam pengawasan, termasuk dari elemen masyarakat, menunjukkan bahwa program bantuan ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mengedepankan prinsip kepercayaan publik dan tanggung jawab sosial.