Duga Tak Transparan, HMI Desak Bupati Evaluasi Dinas Pertanian Lombok Timur

Mereka menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dijalankan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami mendukung penuh visi SMART dari Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa semangat transparansi tidak hanya menjadi slogan. Jika OPD tidak patuh, kami akan melapor ke Komisi Informasi dan menempuh jalur hukum,” tegas HMI.

Selain itu, mereka juga menyoroti bahwa selama empat tahun berturut-turut, Lombok Timur menerima penghargaan sebagai Kabupaten dengan tingkat Keterbukaan Informasi Publik terbaik.

Penghargaan ini seharusnya menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

“Harapan kami, Bupati segera mengevaluasi kinerja OPD yang tidak selaras dengan visi dan komitmen reformasi birokrasi. Jika tidak ada tindakan tegas, semangat transparansi akan menjadi sia-sia,” tutup pernyataan HMI.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pemerintah daerah Lombok Timur dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik. Transparansi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketertutupan dalam pengelolaan data publik tidak hanya melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga menghambat proses pembangunan yang akuntabel dan berkeadilan.