Pemdes Sidowangi dan Pemdes Alasbuluh Lakukan Naturalisasi Pemain Perkuat Tim Sepak Bola, Melanggar Aturan?
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
Banyuwangi, VIVA Bali –Pertandingan sepak bola dalam rangka perayaan Hari Jadi Desa Bajulmati (Hajati) diduga tidak memiliki aturan baku dalam penetapan pemain sepakbola. Celah ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Sidowangi dan Alasbuluh untuk melakukann naturalisasi pemain dengan mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dalam merekrut pemain terbaik dari luar desa.
“Kami menolak dianggar curang atau melanggar. Karena memang aturan dari panitia mengizinkan kami untuk melakukan itu,” ujar Kepala Desa Sidowangi, Muansin.
Bantahan tersebut disampaikan Kades Sidowangi, Muansin dalam rapat koordinasi yang digelar di pendopo Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Rabu, 2 Juli 2025.
Kades Sidowangi, Muansin
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
Dalam rapat yang dihadiri seluruh kepala desa, Camat Wongsorejo, Ahmad Nuril Falah, Kapolsek Wongsorejo AKP Eko Darmawan dan Danramil Wongsorejo Lettu Sumantri, Muansin menjelaskan dasar hukum yang dilakukannnya.
“Dalam aturan yang disampaikan panitia, pemain harus ber-KTP baru dalam artian E-KTP. Dan seluruh pemain kami ber-KTP Sidowangi,” tutur Muansin secara eksklusif pada Banyuwangi.viva.co.id.
Namun panitia kemudian melakukan anulir dan merevisi aturan dengan memberikan syarat, batas tanggal keluarnya KTP tersebut.
“Kemudian aturan diubah oleh panitia menjadi tanggal 27. Ya kami tetap tunduk dengan aturan tersebut serta melaksanakannya,” kata Kades Sidowangi.
Hal senada juga dibantah Pemdes Alasbuluh yang merasa langkah pemberian KTP pada pemain baru merupakan bentuk naturalisasi.
“Kan semula memang tidak ada larangan tapi kenapa sekarang kenapa kami dianggap melakukan pelanggaran data pemain?,” tanya Kades Alasbuluh Abu Sholeh Said.
Naturalisasi pemain yang dilakukan Pemdes Sidowangi dan Pemdes Alasbuluh dilakukan karena kedua desa tersebut tidak memiliki pemain dengan potensi terbaik dalam jumlah yang cukup.
“Tujuannya agar dalam pertandingan sepak bola nantinya akan mampu bermain dengan apik bersama tim lainnya. Kan ini tujuannya hiburan, jadi jika permainan sepak bolanya menarik maka akan menjadi hiburan untuk penonton,” tandas Kades Abu.
Kades Abu menegaskan, pihak manapun yang ingin melakukan protes sebaiknya dilakukan sebelum pertandingan dimulai agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan.
“Silakan protes pemain kami sebelum pertandingan, jangan setelah kalah pertandingan baru melakukan protes. Itu curang namanya,” kecam Kades Alasbuluh.
Kades Bajulmati, Achmad Thoha
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Bajulmati Achmad Thoha membenarkan adanya upaya naturalisasi yang dilakukan Pemdes Alasbuluh dan Pemdes Sidowangi terhadap pemain tim sepak bolanya.
“Saya mendapatkan laporan dan sudah mengumpulkan banyak bukti. Ini sudah saya serahkan pada panitia,” jelas Kades Bajulmati Achmad Thoha.
Sejumlah dugaan pelanggaran diduga dilakukan tim Pemdes dengan melakukan naturalisasi pemain yang sebelumnya bukan warga setempat dengan mengeluarkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Dari data dan informasi yang saya terima. Pembuatan e-KTP baru dilakukan oleh Pemdes Sidowangi dan Pemdes Alasbuluh,” ungkap Kades Achmad.
Dengan KTP tersebut, pemain yang berasal dari luar desa bisa dianggap warga desa setempat karena memiliki e-KTP sesuai dengan desa tempat pemain tersebut bermain.
Berdasarkan aturan yang telah disepakati, setiap Pemdes diizinkan untuk mengambil pemain dari luar desa maksimal 3 pemain.
Namun jumlah ini dianggap kurang hingga Pemdes Alasbuluh dan Pemdes Sidowangi melakukan naturalisasi pemain luar desa dengan mengeluarkan e-KTP baru
