Program Bergizi, Tapi Tak Adil? DPRD Lotim Sorot Monopoli Dapur MBG
- Amrullah/VIVA Bali
Lombok Timur, VIVA Bali –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat kini disorot DPRD Lombok Timur. Ketua Komisi III, Amrul Jihadi, mengungkap adanya indikasi praktik monopoli oleh pemilik dapur penyedia bahan pokok di sejumlah Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Amrul, pola pelaksanaan yang terjadi di lapangan menyimpang dari tujuan awal Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menggerakkan ekonomi rakyat melalui program nasional tersebut.
“Program ini bukan sekadar soal gizi siswa, tapi juga untuk menghidupkan ekonomi lokal—petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Namun faktanya, bahan baku justru didatangkan dari luar daerah oleh pemasok besar,” ujarnya, Rabu, 8 Oktober 2025.
Politisi asal Komisi III itu menilai sistem yang berjalan saat ini hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dampak ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat sekitar nyaris tidak terlihat.
“Situasi seperti ini tidak sehat. Keuntungannya hanya dinikmati segelintir pemilik dapur, sementara pelaku usaha kecil tak mendapat ruang,” tegasnya.
Amrul mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab agar meninjau ulang pola distribusi dan pengadaan bahan pangan dalam program MBG. Ia menilai pembiaran terhadap praktik monopoli justru mencederai semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan ekonomi, Amrul menegaskan agar perputaran uang dari program strategis ini tidak terpusat pada pihak tertentu yang bermental rakus.
“Tidak elok bila ekonomi daerah hanya berputar di lingkaran pemilik dapur yang cenderung monopolistik. Pemerintah harus membuka ruang bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi,” kata Amrul menambahkan.
Ia menilai MBG merupakan program strategis nasional dan bentuk investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pelaksanaannya harus sejalan dengan desain awal yang menekankan pemerataan ekonomi dan keberlanjutan.
“Program ini baik, tapi harus dijalankan dengan ideal. Infrastruktur, standar kesehatan, dan aspek ekonomi harus dijaga agar tujuan kerakyatan tidak hilang di tengah jalan,” pungkasnya.
