Kantor Staf Kepresidenan Beberkan Akan Kaji Impor BBM Satu Pintu, Antisipasi Pro-Kontra
- https://www.viva.co.id/berita/nasional/1849362-ksp-bakal-kaji-skema-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina?page=all
Jakarta, VIVA Bali – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan akan melakukan kajian terkait kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui mekanisme satu pintu di PT Pertamina (Persero).
Kepala KSP Muhammad Qodari mengatakan kajian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan rencana kebijakan impor BBM.
“Kita mau kaji, mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan, bila perlu pembanding,” ujar Muhammad Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Kamis 18 September 2025.
Kemudian, Kepala KSP menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah selalu berangkat dari niat baik. Namun, di lapangan tidak jarang muncul persoalan yang tak terduga.
“Kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik. Tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya itu, kalau kita bawa mobil ada blind spot,” tutur Kepala KSP, dilansir dari viva.co.id.
Lebih lanjut, Muhammad Qodari menuturkan bahwa KSP berupaya membangun mekanisme yang mampu mengantisipasi potensi persoalan sejak awal agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.
“Nah mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme di mana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari,” tutur Muhammad Qodari.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rencana penerapan impor BBM satu pintu melalui Pertamina. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kekosongan pasokan BBM yang sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menyampaikan pihaknya masih menunggu data detail dari SPBU swasta guna memastikan kebutuhan impor benar-benar tercukupi. Dari hasil konsolidasi sementara, kebutuhan impor diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter.
“Jadi untuk kebutuhan, data sementara 1,4 juta kiloliter. Dari ini kan (diketahui) berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya kita minta detilkan,” kata Yuliot Tanjung. Minggu 14 September 2025.
Selain itu Wamen ESDM menambahkan jika data tersebut akan menjadi dasar pembagian porsi impor antara Pertamina dan badan usaha lainnya, sekaligus memastikan tidak ada kendala saat implementasi di lapangan.
