DPRD dan Pemprov NTB Sepakat Sehatkan Fiskal 2025

Mataram, VIVA Bali – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Provinsi menunjukkan komitmen menjaga kesehatan fiskal daerah NTB. Langkah tersebut melalui kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota KUA-PPAS antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda bersama pimpinan dewan lainnya. Dalam penandatanganan itu mengesahkan perubahan dengan dukungan penuh seluruh anggota DPRD.

“Kami sepakat KUA-PPAS APBD 2025,” tegas Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Kamis, 18 September 2025.

Gubernur Iqbal mengapresiasi sikap konstruktif DPRD yang membantu menyusun postur anggaran lebih sehat. Menurutnya, perubahan anggaran ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan defisit terkendali tanpa membebani fiskal tahun berikutnya.

“Pemerintah Provinsi menyampaikan terima kasih atas sikap konstruktif DPRD dalam menyehatkan postur APBD, memastikan tidak ada risiko utang yang terbawa ke tahun anggaran 2026,” kata Iqbal. Seperti dilansir dari anataranews.com.

Selain itu, Dalam kesepakatan PAD ditargetkan naik 11,90 persen menjadi Rp2,80 triliun, sementara defisit berhasil ditekan 3,08 persen. Belanja daerah juga bertambah 4,24 persen, namun tetap berada dalam koridor yang dianggap sehat oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, Pemprov dan DPRD optimistis perubahan APBD ini mampu mempercepat program pembangunan. Serta memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat NTB.