Tolak Ormas Anarkis, Bali Andalkan Kekuatan Desa Adat Jaga Keamanan
- Sumber foto: Dok. Humas Pemprov Bali/ VIVA Bali
Denpasar, VIVA Bali –Di tengah maraknya pemberitaan terkait organisasi kemasyarakatan (Ormas), Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan sikap tegas untuk menindak Ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas.
Konferensi pers Gubernur Bali dan jajaran terkait Ormas
- Sumber foto: Dok. Humas Pemkab Buleleng/ VIVA Bali
Penegasan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 12 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Purnama.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menekankan bahwa Bali memiliki mekanisme pengamanan yang kuat dan memadai, sehingga tidak membutuhkan kehadiran Ormas yang justru meresahkan masyarakat.
Gubernur Bali tolak kehadiran Ormas anarkis
- Sumber foto: Dok. Humas Pemprov Bali/ VIVA Bali
"Bali tidak membutuhkan kehadiran Ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif," tegasnya.
Menurut Koster, Bali telah memiliki Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) dan Bantuan Keamanan Desa Adat (BANKAMDA). Sistem ini melibatkan unsur Pacalang, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020.
