Pemprov NTB Ajukan Revisi Perda Distribusi, Tingkatkan APBD 2026
- https://mataram.antaranews.com/berita/497149/perda-retribusi-ntb-direvisi-untuk-tingkatkan-pendapatan-daerah-di-apbd-2026
Mataram, VIVA Bali – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DPRD. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Moh Faozal, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang membahas rancangan APBD 2026 bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu fokus utama pembahasan tersebut adalah menggali potensi sumber pendapatan baru dari setiap OPD yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap PAD.
“Hal terpenting dari kita membahas APBD itu adalah melakukan pemetaan terlebih dahulu terkait potensi pendapatan di masing-masing OPD. Setelah itu, kita akan melakukan simulasi sesuai target yang sudah kita tetapkan,” ujar Sekda NTB, Lalu Moh Faozal. Rabu, 15 Oktober 2025.
Menurut Faozal, salah satu sumber utama peningkatan PAD berasal dari sektor retribusi daerah. Karena itu, Pemprov NTB tengah menginisiasi revisi Perda tentang Retribusi Daerah agar bisa menyesuaikan besaran pungutan dengan kondisi dan potensi terkini.
“Nah ini sedang kita inisiasi untuk melakukan revisi Perda Retribusi. Karena itu pintu masuk kita menyesuaikan berapa pendapatan dari retribusi itu,” kata Sekda NTB. Seperti dikutip dari antaranews.com.
Selain itu, Faozal juga menyinggung bahwa langkah peningkatan PAD ini tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Keuangan yang berencana memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD). “Pilihannya adalah PAD kita dorong disesuaikan. Salah satunya melalui optimalisasi aset dan tata kelola aset harus dimantapkan,” tegasnya.
Selain sektor pajak dan retribusi, Pemprov NTB juga melihat potensi dari pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada koperasi sebagai sumber PAD baru. Perda tersebut akan menjadi dasar penguatan regulasi untuk mendukung target PAD di tahun 2026 mendatang.
Di sisi lain, Faozal menjelaskan bahwa Pemprov NTB memiliki banyak aset berupa lahan yang disewakan di berbagai wilayah. Sebagian diantaranya telah jatuh tempo dan tengah dievaluasi ulang.