Pusat Demokrasi di DPR, Pengamat Sebut Usulan Natalius Pigai Solusi Aspirasi Publik

"Kadang ada pihak yang menyusup dalam aksi sehingga memicu kerusuhan. Dengan adanya pusat demokrasi, potensi kerusakan bisa diminimalisir," tutur akademisi Universitas Nurdin Hamzah Jambi.

Pahrudin berharap pemerintah bersama DPR RI dapat segera menindaklanjuti gagasan itu demi memperkuat demokrasi sekaligus menjaga ketertiban umum.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar pusat demokrasi tidak hanya tersedia di tingkat pusat, tetapi juga bisa dibangun di daerah, termasuk DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.

Hal ini penting agar masyarakat dapat menyalurkan pendapat, pikiran, maupun perasaan tanpa membatasi hak warga lain dalam beraktivitas atau berlalu lintas.