BEM Unpad Geruduk DPR, Tagih Janji 17+8 Tuntutan Ditepati

Jakarta, VIVA Bali –Ratusan mahasiswa BEM Unpad geruduk DPR, menagih janji pemerintah dan DPR agar 17+8 Tuntutan Rakyat segera dipenuhi, suara mereka bergema di depan gedung parlemen Jakarta.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Unpad) melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Ratusan mahasiswa mengenakan almamater biru dongker menuntut agar DPR dan pemerintah menepati janji terkait 17+8 Tuntutan Rakyat, yang mereka anggap masih belum terealisasi. Jumat, 5 September 2025.

Dalam orasinya, para mahasiswa menegaskan pentingnya menindaklanjuti tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pengawasan terhadap kinerja lembaga legislatif. 

“Kita jauh-jauh datang dari Bandung ke sini meminta agar DPR melaksanakan apa yang menjadi tuntutan rakyat 17+8,” teriak orator di hadapan gerbang DPR.

BEM Unpad menegaskan 17 tuntutan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu satu minggu.

1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil – TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Tim Investigasi Independen – Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat selama demo 28–30 Agustus 2025 secara transparan.

3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR – Batalkan fasilitas baru termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.

4. Publikasi Transparansi Anggaran DPR – Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.

5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah – Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.

6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis – Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.

7. Komitmen Partai Politik – Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Dialog Publik – Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

9. Bebaskan Demonstran – Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.

10. Hentikan Kekerasan Polisi – Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.

11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan – Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.

12. Segera Kembali ke Barak – Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.

13. Disiplin Internal TNI – Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen TNI – TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan Upah Layak – Upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online di seluruh Indonesia.

16. Langkah Darurat Cegah PHK Massal – Melindungi buruh kontrak dan tenaga kerja terdampak krisis.

17. Buka Dialog dengan Serikat Buruh – Membahas upah minimum dan outsourcing untuk kesejahteraan pekerja.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran – Memperbaiki kinerja dan akuntabilitas legislatif.

2. Reformasi Partai Politik & Pengawasan Eksekutif – Memperkuat kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

3. Rencana Reformasi Perpajakan Lebih Adil – Menjamin keadilan fiskal bagi rakyat.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor – Mencegah akumulasi harta ilegal pejabat publik.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem Polri – Menciptakan kepolisian yang profesional dan humanis.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian – Memastikan militer fokus pada tugas pertahanan.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen – Menjamin perlindungan HAM secara efektif.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan – Memastikan kebijakan berpihak pada pekerja dan rakyat kecil.