DPRD Lotim Murka, Tudingan Politisasi Dana Pokir Berujung Permintaan Maaf Sekdis Dikbud

"Jumlah lembaga pendidikan swasta kita jauh lebih banyak, tapi itu tidak pernah bapak perhatikan," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Saifullah, mendesak agar mulai tahun ini legislatif diberikan data penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun sebelumnya dan usulan DAK tahun berikutnya. Ia menegaskan DPRD harus dilibatkan dalam menentukan lokasi dan pengawasan pembangunan sekolah yang bersumber dari DAK.

"Mulai saat ini Dinas Dikbud tidak boleh jalan sendiri. Data penerima dan usulan DAK harus kita tahu agar bisa diawasi," ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Jamiluddin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota DPRD Lombok Timur.

"Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu DPRD atas pernyataan dari kami yang memicu gejolak," katanya.

Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam memberikan keterangan dan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. "Kami akan jadikan ini pembelajaran, apalagi kami masih tergolong baru menjadi pejabat di Dinas Dikbud," tuturnya.