DPRD Lotim Murka, Tudingan Politisasi Dana Pokir Berujung Permintaan Maaf Sekdis Dikbud

Lombok Timur, VIVA Bali – Anggota Komisi II dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur memanggil Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Jamiluddin untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya yang menuding dana pokok pikiran (Pokir) DPRD hanya untuk kepentingan politik anggota dewan.

Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Tohri Azhar, memberikan teguran keras kepada Jamiluddin. Ia menegaskan tidak ada sedikit pun politisasi Pokir yang dilakukan anggota DPRD, karena dana tersebut untuk sektor pendidikan bersifat diarahkan sesuai aspirasi masyarakat.

"Saya minta bapak klarifikasi atas pernyataan bapak yang menyebut kami mempolitisasi dana Pokir untuk lembaga pendidikan. Pernyataan itu sangat keliru, karena dana Pokir sektor pendidikan sifatnya diarahkan," ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Tohri bahkan menuding Dinas Dikbud Lombok Timur gagal membangun pendidikan secara merata, terutama bagi lembaga pendidikan swasta, termasuk madrasah. Ia menyebut selama ini peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan swasta justru banyak dibantu melalui dana Pokir.

"Sudah jadi rahasia umum ada diskriminasi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Selama ini, dana Pokir kami menjadi tulang punggung perbaikan dan pembenahan lembaga pendidikan swasta di Lombok Timur," paparnya.

Ia menambahkan, dirinya tidak pernah membeda-bedakan lembaga pendidikan swasta milik NW, NWDI, NU, Muhammadiyah, maupun lainnya. Semua usulan yang menjadi aspirasi masyarakat diperjuangkan tanpa embel-embel politik.

Politikus PKB, Abrorni Luthfi, juga menyoroti pernyataan Sekdis Dikbud. Ia mempertanyakan data perbandingan jumlah sekolah negeri dan swasta yang tidak dikuasai pihak dinas, serta menilai perhatian terhadap sekolah swasta sangat minim.

"Jumlah lembaga pendidikan swasta kita jauh lebih banyak, tapi itu tidak pernah bapak perhatikan," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Saifullah, mendesak agar mulai tahun ini legislatif diberikan data penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun sebelumnya dan usulan DAK tahun berikutnya. Ia menegaskan DPRD harus dilibatkan dalam menentukan lokasi dan pengawasan pembangunan sekolah yang bersumber dari DAK.

"Mulai saat ini Dinas Dikbud tidak boleh jalan sendiri. Data penerima dan usulan DAK harus kita tahu agar bisa diawasi," ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Jamiluddin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota DPRD Lombok Timur.

"Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu DPRD atas pernyataan dari kami yang memicu gejolak," katanya.

Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam memberikan keterangan dan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. "Kami akan jadikan ini pembelajaran, apalagi kami masih tergolong baru menjadi pejabat di Dinas Dikbud," tuturnya.