Menteri Lingkungan Hidup Dorong Percepatan Program WtE untuk Atasi Persolan Sampah di Bali

“Mengapa 1000 ton, karena ini angka optimal untuk menangani sampah dengan sistem WtE,” jelasnya.

Ia menyebutkan, di seluruh Indonesia ada 33 unit yang akan dibangun Waste to Energy dan harus mulai beroperasi di awal tahun 2026. Karena itu, ia mendesak agar semua pihak mempercepat prosesnya.

“Kick off setelah 2025, karena proses perijinannya tersisa 6 bulan, siap itu sudah sangat jago, ada tata ruang, lingkungan, ada protek- protek yang harus dipenuhi, itu biasanya tidak terlalu cepat,” jelas Hanif Faisol.

Pembiayaan pembangunan WtE nanti akan ditangani oleh badan investasi pemerintah baik Danantara dan lainnya. Pemerintah pusat juga mempersyaratkan vendor yang sudah teruji dan sekali jadi.

“Dipersyaratkan vendornya yang proven, tidak lagi ujicoba, bukan lagi yang improvement, jadi wajib jadi, tidak boleh ada ditolak dan lain lain,” ujarnya.

Sementara, kata Hanif, penutupan TPA open dumping akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup hanya memastikan semua terlaksana dengan baik.

“Menteri LHK hanya berkewenangan menutup praktik open dumping, kalau TPA itu membahayakan, maka akan kami tutup operasionalnya,” jelas Hanif.