Lawan Kekerasan di Lembaga Pendidikan, NTB Gandeng Komnas Perempuan

Wagub NTB dan Komnas Perempuan bahas perlindungan wanita
Sumber :
  • Dok. Biroadpimntb/ VIVA Bali

Mataram, VIVA Bali –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar pertemuan strategis guna memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan, khususnya yang menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan. Pertemuan ini berlangsung pada Rabu kemarin 28 Mei 2025, di ruang kerja Wakil Gubernur NTB.

Kasus Penggelapan Motor di NTB Bermula dari Peminjaman, Berujung Penadahan

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri dalam kesempatan tersebut menyampaikan secara tegas komitmen pemerintah provinsi dalam menanggapi dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

“Di tengah upaya kita membangun NTB, kita patut bersyukur atas tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren, yang berkualitas. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang ada, salah satunya adalah kasus pelecehan dan kekerasan yang masih sering dilaporkan,” ujar Wakil Gubernur NTB, Kamis, 29 MEI 2025.

Jempong Baru Geger, Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas Usai Hilang Saat Mencari Ikan

Beliau menambahkan bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai agama memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi muda, dan karenanya hars menjadi tempat yang aman bagi seluruh santri, terutama perempuan.

“Kami ingin memastikan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama dan moral, tetapi juga menjadi lingkungan yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Ada Oknum yang ingin Pecah Belah Pasangan Lazadha, Bupati LAZ : Itu Semua Fitnah dan Masyarakat Jangan Terprovokasi

Dalam forum tersebut, Komnas Perempuan menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi NTB untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat dalam menangani isu-isu kekerasan berbasis gender.

“NTB menunjukkan langkah yang progresif. Ini adalah contoh konkret bagaimana pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan secara sistematis,” ungkap salah satu perwakilan Komnas Perempuan.

Halaman Selanjutnya
img_title