NTB Jadi Provinsi Pertama Jalin MoU Ekonomi Biru dengan KKP
- https://ntbprov.go.id/storage/file/1783054063_IMG-20260703-WA0047.jpg
Nusa Tenggara Barat, VIVA Bali –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan capaian penting dalam penguatan sektor kelautan dan perikanan. NTB menjadi provinsi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai langkah mempercepat pembangunan berbasis konsep Ekonomi Biru (Blue Economy).
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Dikutip dari siaran resmi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, kerja sama tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu program dari pemerintah pusat. Menurutnya, komunikasi yang aktif dan kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar daerah memperoleh lebih banyak peluang pembangunan.
"Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Lalu Muhamad Iqbal.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi baru Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun hubungan antarlembaga. Berbekal pengalaman di bidang diplomasi, komunikasi dengan kementerian tidak hanya dilakukan sebatas koordinasi administratif, tetapi juga diarahkan menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program nasional di daerah.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Provinsi NTB dan KKP akan menjalankan kolaborasi selama lima tahun ke depan. Ruang lingkupnya mencakup sembilan program strategis, mulai dari sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, pengembangan hilirisasi hasil perikanan, pemasaran produk, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut melalui penerapan konsep Ekonomi Biru.
