Kodim 1617 Jembrana dan Polres Jembrana Bersinergi Berantas Premanisme dan Penyakit Masyarakat
- Humas Polres Jembrana/ VIVA Bali
Jembrana, VIVA Bali – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Polres Jembrana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral, di Aula Polres Jembrana, Sabtu 17 Mei 2025. Rakor di gelar guna menghadapi ancaman premanisme dan penyakit masyarakat lainnya, yang selama ini meresahkan dan menjadi isu nasional.
Hadir dalam Rakor tersebut Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, Dandim 1617/Jembrana Letkol Inf M. Adriansyah, Kabag Ops Polres Jembrana Kompol Tjokorda Gede Arim M. Putra, para Kapolsek dan Danramil jajaran, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dan tokoh masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam menciptakan situasi wilayah yang aman dari premanisme dan gangguan sosial lainnya.
Menurut Kapolres Jembrana dinamika kejahatan di Jembrana tak lepas dari masuknya pendatang dari luar daerah, terutama melalui Pelabuhan Gilimanuk. Salah satu temuan mencolok yakni maraknya anak punk tanpa identitas yang masuk secara ilegal, bahkan dengan bersembunyi di bak truk.
“Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Operasi Pekat Agung 2025. Dari operasi tersebut, kami berhasil mengungkap empat pelaku tindak pidana, dua di antaranya merupakan target operasi,” jelasnya.
Sejumlah kerawanan yang menjadi perhatian Polres Jembrana mulai dari pungutan liar, pemalakan, bentrokan antar ormas, geng motor, hingga modus penipuan oleh kelompok berkedok meminta sumbangan.
Untuk itu, sejumlah langkah strategis terus dijalankan seperti patroli rutin ke kawasan rawan, giat sambang dan penyuluhan, razia pendatang, hingga KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) pasca Operasi Pekat Agung. Namun demikian, sejumlah tantangan masih ditemui, seperti sikap masyarakat yang enggan melapor karena takut intimidasi, serta belum optimalnya penanganan yang bersifat preventif dan menyeluruh.
