Hari Tani 2025, DPR RI Sepakat Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta, VIVA Bali –Hari Tani 2025, DPR RI resmi sepakat membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria untuk mempercepat reforma agraria dan memberikan solusi nyata bagi petani di seluruh Indonesia.

Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2025 menjadi momentum penting bagi perjuangan reforma agraria di Indonesia. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyatakan kesepakatan untuk membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria, usai menggelar audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan berbagai organisasi rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Audiensi tersebut dihadiri jajaran pimpinan DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta perwakilan petani dari berbagai daerah. 

Suasana rapat berlangsung penuh perhatian, mengingat isu agraria telah lama menjadi persoalan krusial bagi jutaan keluarga petani di tanah air.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya langkah konkret untuk menata ulang kebijakan agraria di Indonesia. 

Dasco menyebut DPR berkomitmen mendorong pemerintah melakukan percepatan kebijakan satu peta serta merapikan tata ruang nasional.

“Dari hasil pertemuan hari ini, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI,” kata Dasco. Rabu, 24 September 2025.

Tak hanya itu, DPR juga sepakat mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria yang akan menjadi motor penggerak pelaksanaan kebijakan agraria. 

Lebih jauh, Dasco menegaskan DPR akan mengesahkan pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria pada penutupan sidang paripurna tanggal 2 Oktober 2025.

Audiensi kali ini juga diwarnai kehadiran sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Desa dan PDTT Ahmad Riza Patria, serta Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa aspirasi petani dan organisasi masyarakat sipil tidak hanya didengar DPR, tetapi juga langsung direspons pemerintah pusat.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang akhirnya diberikan DPR RI.

Menurut Dewi, kesempatan ini menjadi sangat berarti bagi petani yang selama ini sulit mengakses ruang formal untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami berterima kasih karena pada akhirnya dibukakan pintu dan diberikan tempat khusus... karena kami jarang menikmati gedung DPR RI ini,” ucap Dewi, disambut tepuk tangan dari peserta audiensi.

Kesepakatan DPR RI untuk membentuk pansus dianggap sebagai langkah strategis dalam mengurai benang kusut konflik agraria yang kerap menimbulkan benturan antara masyarakat, korporasi, dan pemerintah. 

Dengan adanya pansus, diharapkan ada mekanisme penyelesaian yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil.

Peringatan Hari Tani Nasional 2025 akhirnya tidak sekadar seremoni, melainkan momentum nyata yang membuka jalan bagi lahirnya kebijakan agraria lebih progresif. 

Para petani pun berharap janji DPR untuk mengawal pansus benar-benar diwujudkan, sehingga reforma agraria tidak lagi berhenti sebatas wacana.