Dewan dan Kejati NTB Awasi Pembangunan RSUD dan Kantor DPRD Lombok Utara

Lombok Utara, VIVA Bali –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengawasi serius pembangunan dua infrastruktur strategis di Lombok Utara. 

Tak hanya soal kualitas fisik, tetapi juga kepatuhan hukum. Hal ini terlihat dari pengawasan ketat DPRD KLU terhadap proyek gedung Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUD Lombok Utara.

Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara, I Made Kariyasa, menegaskan pentingnya menjaga mutu pembangunan PICU dan NICU yang menelan anggaran Rp6,5 miliar. 

Dari hasil peninjauan, progres proyek bahkan melampaui target dengan capaian 17 persen. 

 

“Secara fisik bangunan cukup bagus, material sesuai spesifikasi. Kualitas ini harus dijaga hingga tuntas agar pasien merasa nyaman,” kata Made Kariyasa, Selasa, 9 September 2025.

 

Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, menekankan pihaknya akan terus mengawal proyek yang dibiayai APBD. 

 

“Ketepatan waktu dan mutu bangunan menjadi prioritas. Kami siap menegur kontraktor bila ada persoalan,” tegasnya.

 

Di sisi lain, perhatian terhadap proyek pemerintah juga datang dari jalur hukum. 

Kejati NTB bahkan turun tangan memeriksa pembangunan gedung DPRD KLU senilai Rp7 miliar, menyusul laporan masyarakat. 

Proyek tersebut dikerjakan bersamaan dengan pembangunan kantor Dinas Sosial senilai Rp3 miliar pada 2024.

Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, memastikan pihaknya menghormati kewenangan Kejaksaan. 

Kusmalahadi bahkan mengakui adanya keterlambatan pekerjaan gedung DPRD hingga 50 hari, yang menyebabkan kontraktor dikenakan denda. Namun denda tersebut belum seluruhnya dibayarkan. 

 

“Kalau ada laporan masyarakat, tentu harus ditindaklanjuti. Itu salah satu mekanisme agar dana denda segera masuk ke kas negara,” jelasnya.

 

Dengan demikian, proyek infrastruktur KLU kini berada dalam dua lapis pengawasan: DPRD mengawal kualitas fisik pembangunan, sementara aparat penegak hukum memastikan akuntabilitas keuangan dan kepatuhan hukum. 

 

Kombinasi ini diharapkan mampu menutup celah kecurangan dan menghadirkan pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.