Kantor Dibakar, DPRD NTB Gelar Rapat Paripurna di Kantor Gubernur
- Lalu Helmy / VIVA Bali
Menurutnya, tahun 2025 merupakan momentum penting bagi NTB dalam menyusun kembali arah kebijakan pembangunan. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas di tengah dinamika bangsa, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
“Gejolak yang tengah terjadi pada bangsa kita akhir-akhir ini menjadi catatan dan bahan refleksi kita bersama, bahwa perlunya menjaga kondusifitas dan ketentraman antara masyarakat, pemerintah serta legislatif,” tegasnya Eks Dubes RI untuk Turki itu.
Terkait dokumen perubahan KUA dan PPAS, Gubernur menjelaskan bahwa rancangan tersebut disusun melalui analisa mendalam atas kondisi aktual, tantangan global, dan peluang daerah.
Dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB serta visi bersama Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.
Fokus utama anggaran tahun 2025 meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang merata, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik.
“Kami memproyeksikan pendapatan secara realistis dan menyebarkan belanja secara proporsional, efektif dan efisien dengan memprioritaskan program-program yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di pelosok dan kelompok rentan,” jelasnya.