Jelang Mutasi Pejabat, DPRD Lombok Barat Dorong Transparansi dan Perbaikan Kinerja OPD

Lombok Barat, VIVA Bali – Menjelang pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar), sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan pandangan dan masukan kepada Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Mereka menegaskan bahwa proses mutasi harus dilakukan secara transparan dan berbasis peningkatan kinerja, terutama dalam sektor pendapatan daerah yang masih dinilai stagnan.Senin, 5 Mei 2025

Ketua Komisi II DPRD Lombok Barat, H. Husnan Wadi, menegaskan bahwa mutasi merupakan hak prerogatif Bupati. Namun, ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan mutasi yang memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. “Kami sepenuhnya menghargai bahwa mutasi adalah wewenang Bupati. Tapi kami berharap langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki kinerja, terutama di sektor yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya 

Husnan Wadi menyampaikan bahwa hingga saat ini PAD Lombok Barat cenderung stagnan, meskipun daerah ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya. Ia menambahkan bahwa pengelolaan potensi tersebut belum berjalan secara optimal. “Potensi kita besar, tapi pengelolaannya belum maksimal. Kami memberikan rapor merah untuk beberapa OPD, khususnya yang menangani pendapatan,” ujarnya.

Selain itu, Husnan mengungkapkan bahwa masih banyak kebocoran dalam pengelolaan PAD yang tidak termanfaatkan secara maksimal. Penyebab utama dari hal ini, menurutnya, adalah lemahnya pengelolaan sumber daya manusia dan kurangnya inovasi dari pejabat terkait. Ia menekankan bahwa dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan semangat untuk melakukan perbaikan. “Rotasi dan pergantian harus dilakukan dengan prinsip meritokrasi,” tegasnya lagi.

Komisi II DPRD Lombok Barat, lanjut Husnan, siap mendukung penuh langkah Bupati LAZ dalam melakukan perombakan struktur pejabat, selama prosesnya dilakukan secara transparan dan berorientasi pada kinerja dan kompetensi. Ia yakin bahwa Bupati tahu siapa yang memiliki kapasitas dan layak diberi tanggung jawab. “Harapannya, pelantikan nanti tidak hanya mengganti orang, tetapi membawa perubahan nyata,” katanya.

Selain menyoroti OPD, Husnan juga menyampaikan pandangannya terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia memberikan apresiasi terhadap proses seleksi pimpinan PT Giri Menang Air Minum, di mana penunjukan Sudirman sebagai Direktur Utama dilakukan secara ketat dan terbuka. “Ini bisa menjadi role model untuk reformasi di unit-unit lainnya,” ungkapnya.

Di akhir keterangannya, Husnan berharap bahwa proses mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lombok Barat dapat memperkuat akuntabilitas, mempercepat pencapaian target pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami di DPRD akan terus melakukan pengawasan dan memberikan dukungan agar reformasi birokrasi berjalan efektif. Ini demi kemajuan Lombok Barat yang lebih baik,” tuturnya.