Buleleng Genjot Pencegahan Korupsi, Sinergi Lintas OPD Jadi Kunci

Buleleng, VIVA Bali –Inspektorat Kabupaten Buleleng bergerak cepat memperkuat benteng antikorupsi di lingkup pemerintah daerah. Salah satu langkah krusialnya adalah pemenuhan indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Inspektorat Buleleng, Ni Made Susi Adnyani, mewakili Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pedoman Pemenuhan MCP untuk menyosialisasikan delapan area intervensi pencegahan korupsi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Rakor ini bertujuan menyamakan pemahaman dan mempercepat pelaksanaan program pencegahan korupsi sesuai panduan KPK. Bukti pelaksanaan setiap program wajib diunggah ke aplikasi JAGA.ID sebagai wujud transparansi," ujar Susi pada Minggu (4/5/2025).

Delapan area fokus MCP meliputi perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan aset daerah, pelayanan publik, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, pengawasan internal, dan penguatan perizinan.

Susi mengakui, keterlambatan pedoman dari KPK menjadi tantangan tersendiri. "Kami harus segera mendorong OPD terkait agar tidak melampaui batas waktu pemenuhan indikator," katanya.

Meski demikian, upaya Inspektorat Buleleng menunjukkan hasil positif. Nilai MCP Buleleng pada tahun 2024 mencapai 91, meningkat dari 90 pada tahun sebelumnya.

"Capaian ini baik, namun kami masih memiliki pekerjaan rumah untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dengan adanya indikator baru," imbuh Susi.

Halaman Selanjutnya

Lebih dari sekadar angka, Inspektorat menekankan efektivitas pencegahan korupsi. Koordinasi antar OPD terus diperkuat melalui penyusunan matriks pelaksanaan dengan target waktu yang jelas dan monitoring rutin. "Jika ada kendala, kami berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi atau langsung ke KPK," kata Susi.