Bali Hadapi Tekanan Beban RTLH Tinggi, Pemda Terkendala Kapasitas Fiskal

Bali, VIVA Bali –Pemerintah Provinsi Bali kembali menyoroti persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih besar jumlahnya di seluruh kabupaten dan kota. Beban itu semakin terasa karena sebagian besar penanganan berada di level daerah, sementara kemampuan fiskal kabupaten/kota dinilai belum mampu mengejar kebutuhan perbaikan secara optimal.

Dikutip dari bali.antaranews.com, Dalam dialog bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan fakta bahwa jumlah RTLH masih jauh dari tuntas. Ia menyampaikan, "Di Bali terdapat 32.000 RTLH yang menjadi bagian dari kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Yang paling banyak adalah Kabupaten/Kota sebanyak 22 ribu unit rumah layak huni yang kami perlukan," katanya saat menghadiri Sosialisasi Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) Melawan Rentenir di Auditorium Universitas Udayana, Badung, Senin (24/11).

Dengan keterbatasan anggaran daerah, Koster menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan. Ia menargetkan agar penanganan bisa dipercepat dalam masa jabatannya. "Kalau bisa dalam waktu 5 tahun semuanya bisa dituntaskan di Provinsi Bali sehingga nggak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal atau rumahh yang tidak layak huni lagi," ujarnya.

Pemerintah pusat merespons hal tersebut dengan komitmen peningkatan skala renovasi RTLH secara nasional. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan akan mempelajari usulan Bali sambil menyiapkan peningkatan anggaran. "Kita akan mempelajari. Tahun ini hanya 45 ribu dari APBN untuk merenovasi rumah tidak layak huni. Tetapi tahun depan jadi 400 ribu. Naiknya besar sekali sekitar delapan kali lipat," katanya.

Ia memastikan tahap awal renovasi di Bali akan dimulai dari Denpasar. "Tahun depan kita mulai di Denpasar 100 RTLH. Saya pikir di Bali juga ini masih ada rumah tidak layak huni supaya diperbaiki secara bertahap. Saya senang bisa bekerjasama dengan baik dengan Pak Gubernur, Pak Wali Denpasar supaya kita melakukan langkah nyata untuk perubahan," ujarnya.

Dengan meningkatnya dukungan pusat dan beban besar di tingkat kabupaten/kota, percepatan penanganan RTLH di Bali kini sangat bergantung pada kolaborasi anggaran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.