Kerusuhan Warnai Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di NTB, Empat Polisi Terluka

Mataram, VIVA Bali –Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram di depan Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berakhir ricuh. Insiden tersebut mengakibatkan empat anggota kepolisian mengalami luka-luka akibat bentrokan fisik dengan massa demonstran, Jum'at, 2 Mei 2025

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA itu berlangsung dengan orasi keras yang menyuarakan keluhan petani jagung di wilayah Bima dan Dompu. Mahasiswa menuntut pemerintah provinsi segera bertindak menyerap hasil panen petani dan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Perum Bulog NTB yang dinilai tidak maksimal mendukung kesejahteraan petani.

“Aksi ini adalah bentuk kegelisahan petani karena harga jagung anjlok. Pemerintah harus berpihak,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Kericuhan terjadi ketika massa mencoba mendekati gerbang utama DPRD. Upaya itu dihalau oleh aparat kepolisian yang sejak awal telah membentuk barikade pengamanan. Situasi memanas dan sempat terjadi dorong-mendorong yang berujung pada bentrok fisik.

Dua anggota Polresta Mataram mengalami luka serius. Aipda I Nengah Kawi Artha mengalami luka di bagian kepala belakang, sedangkan Bripka Chairil Anwar mengalami luka pada mulut dan bibir. Dua anggota lainnya menderita luka ringan. Seluruh korban telah menerima perawatan medis, dan kepolisian berencana melaporkan insiden tersebut secara resmi termasuk melaksanakan visum.

Kapolresta Mataram, AKBP Hendro Purwoko yang memimpin langsung pengamanan, mengapresiasi profesionalisme jajarannya. "Kami telah mengimbau personel untuk tetap menahan diri dan mengutamakan pendekatan persuasif. Namun jika ada tindakan kekerasan terhadap aparat, akan diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, massa difasilitasi untuk bertemu dengan anggota DPRD NTB, H. Didi Sumardi dari Komisi IV. Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Mendesak BUMD NTB bermitra dengan Bulog untuk menyerap jagung petani sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP).

2. Audit menyeluruh terhadap penggunaan dana di PT GNE oleh BPK RI.

3. Pemanggilan pejabat terkait dan pencopotan Kepala Bulog NTB serta Kepala Dinas Pertanian NTB.

Menanggapi tuntutan itu, H. Didi Sumardi menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak-pihak terkait pada 6 Mei 2025.

Aksi unjuk rasa ini menjadi catatan penting bagi aparat dan pemerintah dalam merespons dinamika sosial, khususnya yang berkaitan dengan nasib petani dan keterbukaan pengelolaan anggaran publik.