Usai Izin TikTok Dibekukan, Wakil Ketua Komisi I DPR Minta UMKM Tak Jadi Korban

Jakarta, VIVA Bali – Wakil Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengingatkan agar langkah pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik TikTok tidak merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak memanfaatkan platform digital.

Menurut Dave Laksono, aplikasi TikTok telah menjadi salah satu sarana penting bagi jutaan pedagang lokal. Fitur seperti TikTok Shop dan layanan live commerce disebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM Indonesia.

"Penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi," kata Dave Laksono di Jakarta. Jumat 3 Oktober 2025.

Meski demikian, Wakil Komisi I DPR menegaskan tetap mendukung langkah tegas pemerintah dengan pembekuan sementara TikTok untuk menjaga ruang digital tetap aman dan sesuai hukum nasional.

Hal ini terutama terkait dugaan monetisasi fitur siaran langsung (live streaming) di TikTok yang diduga dimanfaatkan untuk praktik perjudian online.

Lebih lanjut, Dave Laksono berharap pihak TikTok dapat bersikap transparan serta kooperatif dalam memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). TikTok juga diminta menyerahkan data yang diminta pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

"Ketidakpatuhan terhadap permintaan data, apalagi dalam konteks dugaan pelanggaran hukum, merupakan bentuk pengabaian terhadap kedaulatan digital Indonesia," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR, dilansir dari antaranews.com.

Halaman Selanjutnya

Selain itu, Dave Laksono menekankan bahwa seluruh platform digital, baik asing maupun lokal harus tunduk pada aturan nasional serta bertanggung jawab atas aktivitas yang terjadi di sistem mereka.