Netizen Murka, BGN Dituding Tutup Mata Kasus Keracunan Massal MBG

Jakarta, VIVA Bali –BGN dituding tutup mata atas kasus MBG yang bikin keracunan massal. Alih-alih beri sanksi, kepala BGN malah puji mitra SPPG sebagai “pejuang tanah air”.

“BGN malah bela mitra SPPG, tapi kami yang keracunan siapa yang tanggung jawab?,” cetus suara netizen pecah di media sosial menyusul kasus keracunan massal MBG yang menyerang ratusan warga di berbagai daerah. 

Alih-alih memberi sanksi tegas terhadap pihak yang lalai, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memilih membela mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat, menyebut mereka sebagai “pejuang tanah air” yang layak dihargai.

Kontroversi semakin memuncak saat Dadan menghadiri rapat kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. 

Melansir siaran langsung YouTube resmi DPR RI, ketika ditanya mengenai sanksi bagi pihak yang lalai, Dadan menghindari jawaban langsung. 

“Semua sangat tergantung dari hasil investigasi, ya,” ujarnya singkat. Rabu 1 Oktober 2025.

Pernyataan ini sontak memicu amarah publik, karena banyak korban MBG menuntut pertanggungjawaban nyata dari BGN.

Namun, Dadan tidak ragu menekankan pentingnya menghargai pengorbanan mitra SPPG. 

Menurutnya, membangun fasilitas SPPG bukanlah perkara mudah. 

“Mitra-mitra ini sudah mengorbankan materi dan waktu untuk mensukseskan program ini. Mereka pejuang tanah air,” tegas Dadan. 

Kata-kata tersebut langsung memicu gelombang kritik di jagat maya, karena publik menilai pernyataan itu seperti menutup mata terhadap kelalaian yang terjadi.

Di media sosial, kemarahan warga dan netizen terus mengalir deras. 

Akun Twitter @RakyatPeduli menulis pernyataan keras.

“BGN bela mitra SPPG, tapi korban keracunan dibiarkan? Apa logikanya ini?,” cuit @RakyatPeduli.

Pengguna Facebook, Ida Sari, menambahkan perlunya tanggung jawab dari pemerintah akan kasus keracunan massal ini. 

“Investigasi boleh, tapi tanggung jawab harus jelas. Jangan cuma pujian untuk pihak lalai!,” tukas Ida. 

Sementara di Instagram, akun @korbanMBG menyuarakan kemarahannya

“Pejuang tanah air? Kami yang sakit siapa yang peduli?” geram @korbanMBG.

Di sisi lain, para pakar gizi dan kesehatan menilai sikap BGN ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi. 

Direktur Lembaga Pengawas Pangan Indonesia (LPPI), Rini Kartika, menegaskan agar ada tindakan konkret untuk ini. 

“Perbaikan SOP memang penting, tapi korban juga harus mendapatkan kepastian hukum. Membela mitra tanpa tindakan konkret bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pangan nasional,” jelas Rini. Kamis, 2 Oktober 2025.

Kasus keracunan MBG ini terjadi di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap keamanan pangan. 

Ratusan anak mengalami gangguan kesehatan, mulai dari mual, pusing, hingga diare, setelah mengonsumsi MBG yang diduga tidak sesuai standar. 

Mereka menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban, sementara BGN menekankan fokusnya pada perbaikan SOP dan penghargaan pada mitra SPPG.

Di sisi lain, Dadan menambahkan bahwa pembangunan fasilitas SPPG masih menghadapi kendala administratif, meski BGN kini memiliki anggaran yang memadai. 

“Kalau ada kekeliruan dalam penerapan SOP, kita perbaiki. Tapi kita juga harus menghargai apa yang sudah dikeluarkan mitra,” ujar Dadan. 

Pendekatan ini memicu kritik karena dianggap terlalu lunak dan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Selain itu, isu keracunan MBG ini menjadi sorotan media nasional maupun internasional. 

Banyak pihak menilai bahwa sikap BGN bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pangan nasional. 

Aktivis kesehatan, Nur Hidayat, menekankan bahwa setiap pihak yang lalai harus diberi sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang. 

“Apresiasi terhadap mitra boleh, tapi bukan dengan mengorbankan keselamatan masyarakat,” pesannya. 

Sementara itu, netizen terus memanfaatkan platform media sosial untuk menyuarakan kemarahan mereka. 

Tagar #BGNTutupMata, #KeracunanMBG, dan #PejuangTanahAir ramai diperbincangkan di Twitter dan Instagram, mencerminkan betapa publik ingin adanya tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan resmi. 

Beberapa komentar bahkan menyebut bahwa sikap BGN menimbulkan kesan bahwa keselamatan masyarakat dianggap kurang penting dibandingkan investasi dan pengorbanan mitra.

Kasus ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan lembaga terkait, bahwa program pangan nasional harus berjalan seimbang antara menghargai mitra dan memastikan keselamatan masyarakat. 

Banyak pihak berharap BGN segera mengambil langkah tegas, agar kepercayaan publik terhadap institusi gizi nasional tetap terjaga dan korban mendapatkan keadilan yang layak.

Dengan sorotan publik yang kian menguat, masyarakat dan pakar kesehatan menekankan pentingnya transparansi dalam investigasi kasus MBG. 

Langkah tegas terhadap pihak yang lalai sekaligus perbaikan SOP yang menyeluruh dinilai sebagai solusi paling tepat agar kasus serupa tidak terjadi di masa mendatang.