Harga Asli BBM dan LPG Jauh di Atas Harga Jual, Ini Penjelasan Menkeu

Jakarta, VIVA Bali – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap harga keekonomian sejumlah barang subsidi, termasuk Pertalite, solar, hingga LPG 3 kilogram, sebelum pemerintah menanggung selisihnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

 

“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi,” ujar Menkeu Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta. Selasa 30 September 2025.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menegaskan bahwa kebijakan subsidi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan anggaran dan kesejahteraan masyarakat

“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, dilansir dari antaranews.com.

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa merinci bahwa terdapat delapan jenis barang energi maupun nonenergi yang sebagian besar harganya ditopang oleh APBN.

Diketahui, solar seharusnya dijual Rp11.950 per liter, tetapi masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter. Artinya, Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen ditanggung pemerintah, dengan total anggaran subsidi mencapai Rp89,7 triliun pada tahun 2024 untuk lebih dari empat juta kendaraan.

Selain itu, pertalite memiliki harga keekonomian Rp11.700 per liter, namun dilepas Rp10.000 per liter. Subsidi Rp1.700 per liter (15 persen) tersebut menyedot anggaran Rp56,1 triliun dalam APBN 2024, dinikmati 157,4 juta kendaraan.

Untuk minyak tanah, harga aslinya Rp11.150 per liter, tetapi dijual Rp2.500 per liter. Selisih Rp8.650 per liter (78 persen) memerlukan anggaran Rp4,5 triliun, yang memberi manfaat bagi 1,8 juta rumah tangga.

Sementara itu, LPG 3 kg semestinya berharga Rp42.750 per tabung. Namun, masyarakat cukup membayar Rp12.750, dengan selisih Rp30.000 per tabung (70 persen). Subsidi ini menghabiskan Rp80,2 triliun dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.

Dari sektor ketenagalistrikan, pemerintah menanggung subsidi tarif rumah tangga 900 VA sebesar Rp1.200 per kWh atau 67 persen dari harga keekonomian Rp1.800 per kWh. Dengan subsidi ini, masyarakat cukup membayar Rp600 per kWh, dan program tersebut dirasakan oleh 40,3 juta pelanggan.

Selain itu, rumah tangga 900 VA non-subsidi juga menerima kompensasi Rp400 per kWh (22 persen), sehingga tarif turun menjadi Rp1.400 per kWh dari seharusnya Rp1.800 per kWh. Skema ini melibatkan 50,6 juta pelanggan, dengan nilai subsidi listrik secara keseluruhan mencapai Rp156,4 triliun.

Pemerintah juga memberikan subsidi di sektor pertanian. Harga pupuk urea diturunkan dari Rp5.558 per kg menjadi Rp2.250 per kg, dengan pemerintah menanggung Rp3.308 per kg atau 59 persen.

Sedangkan pupuk NPK yang seharusnya Rp10.791 per kg dijual Rp2.300 per kg, dengan subsidi Rp8.491 per kg (78 persen). Alokasi untuk subsidi pupuk tahun 2024 mencapai Rp47,4 triliun, mencakup distribusi 7,3 juta ton pupuk kepada petani.

Secara keseluruhan, skema subsidi menjadi instrumen fiskal utama untuk menjaga daya beli masyarakat, menekan beban biaya energi, serta mendukung produktivitas sektor pertanian dan perekonomian nasional.