Kontrak Kinerja Jadi Kunci Mutasi dan Evaluasi Pejabat di Lombok Barat

Bupati LAZ juga menekankan bahwa sistem ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan langkah strategis dalam menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

"Dalam setiap proses pasti ada tantangan dan komentar, tetapi saya yakin bahwa kita sudah menggunakan parameter yang terukur sehingga keputusan dan evaluasi kita dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.



Penandatanganan kontrak kinerja

Photo :

• Dok. Moh.Helmi/VIVA Bali

Ia menegaskan bahwa indikator yang digunakan dalam kontrak kinerja bersumber dari dokumen perencanaan utama pemerintah daerah, yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

"Di dalam RPJMD terdapat kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan bersama. Oleh karena itu, mari kita pegang teguh pedoman ini sebagai acuan utama dalam bekerja," pungkasnya.