Raja Juli Gagal Urus Konflik Agraria, Menhut Kena Semprot Aktivis di DPR

“Itu adalah konflik agraria yang sudah berlangsung puluhan tahun dan berlarut-larut dengan Perhutani,” lanjut Dewi. 

Dewi menekankan bahwa 9.000 hektar lahan pertanian di Cilacap merupakan lumbung pangan nasional yang sangat vital bagi ketahanan pangan Indonesia.

Namun, lahan produktif yang digarap petani ini justru masih diklaim sebagai kawasan hutan oleh Perhutani, padahal mayoritas wilayah tersebut telah lama dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

“Mana ada hutan? Kenapa tanah-tanah pertanian produktif yang dikerjakan kaum tani itu tidak kunjung dilepaskan dari klaim Perhutani?” tanya Dewi, suaranya menembus ruang rapat. 

Aktivis itu menambahkan bahwa pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat bahkan kebingungan menghadapi masalah ini. 

Jalan rusak dan hambatan distribusi hasil panen menjadi persoalan klasik karena status lahan masih dikategorikan kawasan hutan atau berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) Perhutani dan PTPN.

Menurut Dewi, masyarakat yang menggarap lahan tersebut sudah berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. 

Halaman Selanjutnya

Dewi menegaskan bahwa solusi konflik agraria tidak bisa hanya sebatas janji.