Komisi XII Minta Pemerintah Benahi Sistem Peringatan Dini Banjir Jelang Musim Hujan Ekstrem

Jakarta, VIVA Bali – Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir nasional serta membenahi tata kelola sampah.

Pasalnya, Jamaludin Malik menilai jika peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan ekstrem 2025–2026 serta krisis sampah yang memperburuk banjir di Bali harus segera direspons dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” ujar Jamaludin Malik di Jakarta. Rabu 17 September 2025.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XII menekankan bahwa dampak banjir tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial.

Seperti Di Bali, sampah yang menumpuk di sungai dan pantai telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengganggu pariwisata, bahkan merenggut korban jiwa.

Jamaludin Malik menambahkan jika pemerintah perlu mendorong integrasi data BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir.

Terkait pengelolaan sampah, Anggota Komisi XII mencontohkan keberhasilan proyek percontohan di Lapas Nusakambangan yang menggunakan mesin insinerator.

Halaman Selanjutnya

Pulau yang sebelumnya darurat sampah akibat aktivitas 12 UPT itu kini berhasil mencapai zero sampah berkat pengelolaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).