DPRD Bali Siap Ikuti Arahan Mendagri Evaluasi soal Tunjangan Perumahan

“Mengikuti undang-undang, bukan buat berbicara masalah kebutuhan, undang-undangnya ada, dan kalau memang itu (tunjangan perumahan) nanti dihapus oleh pusat, ya kami mengikuti,” kata politisi asal Kabupaten Badung itu.

Selain itu, DPRD Bali juga setuju dengan arahan Mendagri agar pejabat tidak pamer di ruang publik. Pihaknya berencana memberikan arahan kepada seluruh anggota dewan agar bertindak sewajarnya.

“Kami pun tidak pernah ada flexing begitu, kan kita tidak ada flexing mobil mewah kan, tentu kita harus berharap pada semua anggota dengan kondisi ekonomi saat ini normal-normal saja lah, sehingga tidak ada ketersinggungan,” imbuh Disel Astawa.