Menteri LH Soroti Tata Kota dan Sistem Drainase Bali, Penyebab Banjir

Bali, VIVA Bali – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, membuka kemungkinan adanya moratorium pembangunan di Bali. Ia menilai populasi manusia di Pulau Dewata sudah sangat tinggi, sementara daya dukung lingkungan kian tidak seimbang dengan pesatnya aktivitas pembangunan.

Hanif juga menjelaskan, banjir yang melanda Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana, memang dipicu oleh curah hujan ekstrem. Namun, bencana tersebut semakin parah akibat masalah tata kota, sistem drainase yang tidak memadai, serta penumpukan sampah yang belum terkelola secara optimal.

“Sampah masih jadi persoalan serius. Banyak drainase tersumbat akibat timbulan sampah yang belum tertangani,” ujar Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Sabtu, 13 September 2025.

Lebih lanjut, Menurut Hanif, sejumlah kebijakan Pemprov Bali terkait pengelolaan lingkungan patut diapresiasi. Misalnya, pelarangan air kemasan sekali pakai dan pengurangan sampah dari hulu.

Namun, hanif menekankan bahwa kebijakan ini perlu dukungan semua pihak, baik pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat.

“Kalau tidak ada partisipasi bersama, upaya mengurangi sampah ini tidak akan selesai. Harus ada pergerakan semua komponen,” tegas Hanif.

Selain masalah sampah, pemerintah pusat juga menyoroti pesatnya pembangunan di Bali. Alih fungsi lahan dan proyek infrastruktur dianggap telah mengurangi ruang resapan air.

Halaman Selanjutnya

Oleh karena itu, opsi moratorium pembangunan sedang dipertimbangkan untuk menyeimbangkan populasi dan lanskap. Hanif menambahkan, kementeriannya akan mendalami berbagai faktor yang memperburuk kerusakan lingkungan di Bali.