Presiden Prabowo Gelar Dialog di Istana Negara, Buruh Desak RUU Perampasan Aset dan Ketenagakerjaan

Jakarta, VIVA Bali – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, serta pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta.

 

 

Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam itu dimanfaatkan para peserta untuk menyampaikan kritik, aspirasi, hingga masukan langsung kepada Presiden Prabowo.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menekankan kepada Presiden bahwa buruh menuntut percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.

"Beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," kata Andi Gani Nena kepada wartawan. Selasa 2 September 2025.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu mengemuka mulai dari kritik terhadap gaya hidup hedonis pejabat dan anggota DPR, pentingnya membuka ruang aspirasi publik, sikap arogansi pejabat, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan rakyat.

Selain itu, para tokoh juga menyoroti rancangan undang-undang yang dianggap mendesak untuk segera dibahas.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan bahwa aksi demonstrasi harus tetap diberi ruang sebagai sarana kelompok masyarakat bawah menyampaikan aspirasi.

"Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal 'lambat' atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah," ujar Said Iqbal, dilansir dari laman antaranews.com.

Meski demikian, Said Iqbal mengingatkan bahwa demonstrasi wajib dilaksanakan secara konstitusional dan tanpa kekerasan.

Dari kalangan tokoh agama, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty menilai dialog berlangsung terbuka dan transparan.

Jacklevyn Frits menyebut berbagai isu publik, termasuk kebijakan pajak, praktik korupsi, serta gaya hidup pejabat yang pamer kekayaan turut dibahas bersama Presiden dan Ketua DPR.

"Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR," kata Pendeta Jacklevyn.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh para pemuka agama yang hadir sebagai bentuk penutup dialog dan silaturahmi.