DPR Pasang Badan! Sekolah Rakyat Wajib Tepat Sasaran untuk Anak Miskin

Jakarta, VIVA Bali – Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program Sekolah Rakyat agar tepat sasaran, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dianggap sebagai solusi nyata pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan karena keterbatasan ekonomi.

 

“Program ini memerlukan kerja keras kita semua, bukan hanya dari pihak Kementerian Sosial. Kami di DPR, khususnya Komisi VIII, akan terus melakukan pengawasan,” ujar Husni dalam diskusi Kabar Nusantara bertajuk "Mengawal Implementasi Sekolah Rakyat" yang digelar secara daring, Jumat, 08 Agustus 2025, dikutip dari Antara.

 

Pemerintah telah menetapkan bahwa siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari keluarga dalam kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kategori ini mencakup keluarga paling miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi segera, termasuk dalam akses pendidikan dasar dan menengah.

 

“Jangan sampai anak-anak yang mestinya masuk malah tidak dimasukkan karena ada manipulasi atau penyalahgunaan data. Ini harus diawasi ketat,” tegas Husni.

 

Husni menyebut, lebih dari 40 anggota Komisi VIII DPR RI tersebar di berbagai daerah pemilihan dan siap memantau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia berharap pengawasan ini bisa mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

 

“Kami akan melihat langsung ke lapangan. Jangan sampai Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin justru dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu,” lanjutnya.

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa saat ini telah berdiri 70 Sekolah Rakyat. Pada pertengahan Agustus 2025, jumlah ini akan bertambah menjadi 100 titik, dan ditargetkan mencapai 159 titik pada bulan September.

 

Jumlah tersebut akan menampung 620 rombongan belajar dengan total 15.370 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses pembelajaran akan ditangani oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan non-guru.

 

Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan, dengan menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

 

“Kalau pendidikan mereka dibenahi sejak awal, masa depan mereka bisa berubah. Ini investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujar Husni.

 

DPR berharap, program ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi mampu menjadi tonggak pemerataan pendidikan nasional yang benar-benar menyentuh kelompok masyarakat paling bawah.