Rosan : Pemangkasan Bonus Manajemen BUMN Hemat Rp 8 Triliun

Jakarta, VIVA Bali –Pemerintah Indonesia berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp8 triliun per tahun melalui kebijakan pemangkasan tantiem dan bonus bagi manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.

Rosan menjelaskan bahwa analisis menyeluruh mengenai kebijakan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Kepala Negara. Menurutnya, angka penghematan itu dihitung secara konservatif.

“Untuk memberi tahu bahwa penghematannya itu, dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar Rp8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap,” kata Rosan, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Rabu, 6 Agustus 2025.

Ia menambahkan, langkah penghematan dilakukan melalui penerbitan surat edaran yang mengatur pemberian tantiem dan bonus bagi jajaran komisaris serta direksi BUMN.

“Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan, yang terhadap tantiem dan bonus untuk board of commissioners atau komisaris, dan juga untuk direksi yang berhak mendapatkan, manajemen yang berhak mendapatkan tantiem atau bonus sesuai dengan kinerja perusahaannya,” ujarnya.

Selain soal penghematan, Rosan juga melaporkan perkembangan reformasi dan deregulasi perizinan. Menurutnya, peraturan pemerintah (PP) terbaru telah diterbitkan untuk mempercepat proses penerbitan izin.

“Alhamdulillah, PP-nya baru saja keluar. Jadi untuk semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan, apabila sudah sesuai jangka waktunya dan tidak ada tanggapan kembali ke kami, maka otomatis perizinan akan kami keluarkan,” jelasnya.

Kebijakan ini, kata Rosan, bertujuan memberikan kepastian waktu dan mendorong efisiensi birokrasi. Presiden Prabowo juga meminta kementerian atau lembaga lain yang belum terintegrasi sepenuhnya dalam sistem perizinan nasional untuk segera menyesuaikan diri.

“Jadi itu juga memberikan kepastian waktu, itu juga tadi diminta untuk semua kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami, untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya itu sudah baru saja keluar,” tegasnya.

Kebijakan penghematan dan percepatan perizinan ini diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Indonesia sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.