Pariwisata Batulayar Terancam, Pemkab Lobar Gencarkan Penertiban Vila Tak Berizin

Sanksi tersebut dapat berupa penutupan vila, pembekuan operasional, hingga denda administratif sesuai peraturan daerah. Diharapkan, kebijakan tegas ini dapat mendorong pemilik vila untuk segera melengkapi dokumen perizinan mereka secara legal.

Penertiban ini tidak hanya menyasar pelanggaran administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga citra positif Lombok Barat sebagai kawasan wisata unggulan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

“Keberadaan vila yang legal dan berizin akan memberikan jaminan hukum, kenyamanan bagi wisatawan, serta manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat,” pungkas Subayin.