Merespons Aturan KPU soal Dokumen Capres-Cawapres, DPR Pertanyakan Transparansi

Jakarta, VIVA Bali – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan bahwa data calon pejabat publik, termasuk calon presiden (capres) seharusnya terbuka dan dapat diakses masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan dokumen persyaratan calon presiden sebagai informasi yang dikecualikan.

“Nanti kita tanyakan kenapa, argumentasinya apa? Kita baru tahu. Kalau nggak dikasih lihat ya kita nggak tahu,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di kompleks parlemen, Jakarta. Senin 15 September 2025.

Kemudian, Dede Yusuf mencontohkan bahwa dalam proses melamar pekerjaan, masyarakat juga diminta memperlihatkan data diri.

Karena itu, Dede Yusuf menilai wajar bila data diri calon pemimpin dapat dilihat publik, baik oleh DPR, menteri, maupun presiden.