Wapres Gibran dan KPU Digugat Perdata, Diminta Bayar Rp125 Triliun ke Kas Negara
- https://www.tvonenews.com/berita/nasional/368062-ini-alasan-wapres-gibran-digugat-dituntut-ganti-rugi-rp125-triliun?page=all
Jakarta, VIVA Bali – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan.
Diketahui, gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst dan sidang perdana dijadwalkan pada Senin, 8 September 2025.
Dalam gugatannya, Subhan mempermasalahkan syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Selain itu, Subhan menuntut majelis hakim menyatakan Gibran serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perbuatan melawan hukum, sekaligus meminta agar jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029 dinyatakan tidak sah.
“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp125.000.010.000.000,- (seratus dua puluh lima triliun sepuluh juta rupiah), dan disetorkan ke Kas Negara,” demikian bunyi petitum gugatan Subhan. Kamis 4 September 2025.
Lebih lanjut, Subhan menilai bahwa Gibran Rakabuming tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres karena riwayat pendidikannya.
“Syarat menjadi Cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI,” ucap Subhan, dilansir dari laman tvonenews.com.
Kemudian, Subhan menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Gibran Rakabuming, tetapi juga kepada KPU yang ikut bertanggung jawab dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH).
Dalam petitumnya, Subhan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gibran dan KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Gibran tidak sah sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029.
- Menghukum tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp125 triliun lebih yang disetorkan ke kas negara.
- Meminta putusan pengadilan berlaku serta-merta meski ada upaya hukum banding atau kasasi.
- Menghukum tergugat membayar uang paksa Rp100 juta setiap hari apabila terlambat menjalankan putusan.
- Menghukum tergugat membayar biaya perkara.