Padati Diskusi Jumat Menggugat PW Ansor, Aktivis Desak Aparat Hukum Segera Tetapkan Tersangka Dana Siluman DPRD NTB

“Kalau tidak ada pemotongan, tidak ada jual-beli. Kalau tidak ada Pergub, tidak ada pelanggaran. Itu jelas tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

TGH Najamudin juga menantang publik untuk bersama-sama melapor ke KPK atau aparat hukum lain, sambil menekankan bahwa perjuangan ini murni demi rakyat NTB, bukan kepentingan pribadi.

Sementara itu, Prof. Asikin mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penegakan hukum agar tidak melumpuhkan DPRD dan pemerintahan daerah. Menurutnya, kasus ini harus segera ditindak untuk pihak-pihak kecil yang sudah jelas, sementara untuk jumlah besar dilakukan bertahap. Ia juga menyoroti kegagalan gubernur dalam komunikasi politik.

“Percuma punya gubernur yang tidak punya telinga. Tidak pernah mendengar rakyatnya,” ujarnya, sembari menilai istilah “direktif” kerap disalahgunakan untuk membenarkan kebijakan yang keliru.

Adapun Nurdin Ranggabarani menekankan perlunya pemetaan jelas aktor-aktor yang bertanggung jawab. Ia menyebut ada lima orang yang menjadi kunci dalam kasus ini. 

“Tangkap dulu yang lima ini. Jangan sampai kita tinju sembarang orang, padahal mungkin dia tidak bersalah,” katanya. 

Ia menilai kerusakan fungsi DPRD saat ini berasal dari segelintir pihak, sehingga harus diproses baik melalui mekanisme badan kehormatan maupun aparat hukum agar pemerintahan NTB kembali normal.

Apakah diskusi tentang dana siluman di DPRD NTB ini masih akan berlanjut? Menurut Ketua LBH Ansor NTB, pihaknya siap menggelar diskusi ini berjilid-jilid. Mungkin pada diskusi Jumat Menggugat berikutnya, temanya adalah tentang pentingnya mendorong APH menangkap operator dana siluman ini.

“Diskusi ini tidak untuk menggiring opini menyalahkan pihak tertentu, melainkan memberi informasi jernih berdasarkan fakta dan kajian. Publik berhak tahu, dan aparat hukum wajib menindaklanjuti,” tutup Abdul Majid.