Padati Diskusi Jumat Menggugat PW Ansor, Aktivis Desak Aparat Hukum Segera Tetapkan Tersangka Dana Siluman DPRD NTB

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pandangan dari peserta diskusi yang hadir. Mantan Anggota DPRD NTB lima periode H Ruslan Turmuzi tampil paling pertama. Dengan tegas, politisi asal Lombok Tengah ini menyebut kasus dana siluman di DPRD NTB ini merupakan hasil konspirasi. Dalam hal ini konspirasi eksekutif dan legislatif.

“Kesimpulannya, ini konspirasi antara Pemerintah Provinsi dan oknum DPRD, baik yang lama maupun yang baru,” tandasnya.

Ruslan menekankan, pergeseran anggaran seharusnya dilakukan dengan mekanisme resmi dan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bukan hanya lewat Pergub. Karen aitu, ia meminta aparat hukum segera meningkatkan status perkara ke penyidikan agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.

Tokoh muda asal Lombok Tengah, Samsul Qomar, yang mendapat giliran berbicara berikutnya menyoroti aspek etika politik Anggota DPRD NTB yang baru.

“Ada anggota DPRD baru yang tidak sabaran, ingin cepat balikin modal, lalu menabrak etika dan membajak APBD,” tandasnya.

Dalam kasus dana siluman atau dana setan ini, menurut Qomar, operator-lah yang memperjualbelikan nama Gubernur. Sementara anggota baru terjebak karena tergiur cepat mendapat keuntungan. Ia menegaskan bahwa kasus ini kini sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum.

Sementara itu, Behor, Aktivis NTPW, mengemukakan tiga komponen krusial

yang harus dicermati bersama. Tiga komponen tersebut adalah Pokir, dana setan, dan Peraturan Gubernur.

“Pertanyaan kita, apakah tiga komponen ini punya korelasi atau justru ada perselingkuhan? Yang jelas, efisiensi anggaran mestinya dilakukan dengan cara benar, bukan dengan pembajakan,” tandasnya.