Prabowo Tunjuk Velix Wanggai Jadi Ketua Komite Otsus Papua
- Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA Bali –Presiden Prabowo Subianto mengguncang Istana dengan menunjuk putra Papua, Velix Wanggai, sebagai Ketua Komite Otsus Papua.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Velix Fernando Wanggai sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Istana Negara, Jakarta.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, yang menandai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan berbasis otonomi khusus di Papua.
Dalam upacara khidmat tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan bagi Velix Wanggai dan para anggota komite.
Dilansir dari YouTube resmi Sekretariat Presiden, sumpah yang dikumandangkan menekankan kesetiaan pada UUD 1945, integritas, serta tanggung jawab penuh terhadap bangsa dan negara.
“Bahwa saya akan setia kepada UUD NKRI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo memimpin sumpah jabatan. Rabu, 8 Oktober 2025.
Setelah pengucapan sumpah, Presiden menyematkan tanda jabatan kepada Velix dan anggota komite lainnya.
Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, diikuti ucapan selamat dari pejabat negara yang hadir.
Komite Eksekutif Otsus Papua ini diisi oleh sejumlah tokoh penting dari Papua dan Papua Barat, seperti John Wempi Watipo, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Yosafat Mambrasar, Yani, John Glopa, dan Johasson Estella Sihasale.
Kehadiran para tokoh lokal dalam struktur strategis ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pembentukan komite ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat realisasi program strategis otonomi khusus, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Dengan menempatkan figur-figur berpengalaman yang memahami kondisi Papua, pemerintah berharap kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara lebih efektif.
