Hari Agraria, BPN Bali Soroti Ancaman Kepentingan Orang Kuat

Tercatat dalam BPN Bali, dari 2,36 juta bidang tanah Pulau Dewata sejumlah 95,67 persennya sudah terpetakan.

 “Layanan elektronik sudah terdepan juga seluruh kantor pertanahan di Bali sudah melakukan penerbitan sertifikat elektronik juga melakukan pelayanan elektronik di berbagai jenis layanan seperti peralihan hak, kita sudah mendeklarasikan sebagai provinsi lengkap, RDRT RDRW di Bali sudah relatif banyak,” ujar Made Daging.

Ia juga membeberkan dari 54 kecamatan di Bali, 32 diantaranya telah menuntaskan RDRT, sehga telah lebih dari 50 persen terealisasikan.

“Dari 2.000 se-Indonesia yang baru realisasi 600-an, dan Bali sudah 32 atau 50 persen lah, yang sedang menyusun ada 11, itu tahun ini maju, sehingga tantangan kita ke depan memastikan apa yang sudah dibuat direncanakan berjalan baik,” ungkanya.

Sesuai arahan pemerintah pusat, Made Daging menjelaskan bahwa pihaknya di Bali hendak memastikan setiap tanah sudah memiliki kepastian hukum disertai tata ruang yang diatur dengan baik.

"Dengan unsur-unsur ini maka pemanfaatan tanah dan ruang bisa berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, kalau hanya haknya pasti tapi tata ruangnya tidak kelola dengan baik mungkin lihat kemarin banjir efeknya," pungkas Made Daging.