Angka Stunting Tinggi, Wabup Buleleng Desak OPD Bergerak

Buleleng, VIVA Bali –Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna meminta cara tegang agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani kasus stunting di Buleleng dapat berkolaborasi menurunkan stunting, terutama pada bayi lima tahun (balita).

 

 

 

Faktanya, hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2924 terbilang cukup tinggi di Buleleng. Hal tersebut dibeberkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bali dengan TPPS Buleleng di Ruang Rapat Bappeda Buleleng pada Rabu, 24 September 2025.

 

 

 

Supriatna mengungkapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Buleleng tahun 2023 hingga 2026 sudah ditentukan target mengatasi masalah stunting dengan kondisi awal pada tahun 2021 sebesar 8,9 persen. Lalu, pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 8 persen, tahun 2024 mencapai 7 persen, dan tahun 202& mencapai 5 persen.

 

 

 

Mengenai RPD tersebut, pihaknya menghimbau seluruh OPD yang terlibat dalam TPPS berkolaborasi dengan melakukan aksi serius menekan tingkat stunting di Buleleng,

 

 

 

“Hasil survey SSGI tahun 2024 sebesar 14,8%, kondisi ini cukup tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Kita harus serius menurunkan kondisi ini, khususnya pada Balita stunting. Saya minta OPD berkolaborasi tangani peningkatan stunting ini, program kita ini ditunggu oleh masyarakat, jadi segera lakukan langkah-langkah strategis,” tegas Wabup Buleleng. Seperti yang dilansir dari bulelengkab.go.id.

 

 

 

Pemkab Buleleng sedang dalam tahap menyusun anggaran tahun 2026, mengenai tersebut berbagai percepatan penurunan stunting agar disusun segera, sehingga dapat sebagai prioritas dalam APBD tahun 2026.

 

 

 

Disisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMDDUKCAPIL) Bali diwakili oleh Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana, I Ketut Merta mengatakan bahwa Pemerintah Pusat sudah menetapkan target prevalensi stunting tahun 2925 sebesar 18,8 persen, sementara target prevalensi Pemprov Bali tahun 202& sebesar 8,70 persen.

 

 

 

Mengenai hal tersebut, penekanan tingkat stunting masih sebagai prioritas pemerintah sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

 

 

 

“Hasil survey SSGI tahun 2024 di Indonesia sebesar 19,8% dan di Provinsi Bali sebesar 8,7%. Hasil ini menempatkan kita di urutan pertama provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Kendatipun demikian, kondisi stunting di Bali terjadi peningkatan sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya,” jelas Ketut Merta.

 

 

 

Kabid Merta mengungkapkan permasalahan stunting tidak hanya dikarenakan satu faktor, namun banyak faktor seperti ekonomi keluarga, pengetahuan mengenai kesehatan, sanitasi lingkungan, dan faktor lainnya. Untuk mengatasi banyak faktor tersebut, Pemprov Bali melakukan kebijakan penanganan stunting dengan intervensi spesifik dan sensitif.

 

 

 

Selain itu, ia meminta seluruh TPPS Kabupaten/Kota di Bali untuk berkomitmen melakukan langkah intervensi spesifik dan sensitif melewati penguatan Posyandu, pemberdayaan keluarga melewati PKK, meningkatkan kualitas air dan sanitasi, serta edukasi pola asuh dan gizi yang berdasarkan kearifan lokal.

 

 

“Saya mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, tokoh masyarakat maupun akademisi untuk terus bersatu dan bergerak bersama demi mewujudkan Bali bebas stunting,” pungkas Merta.