Menkomdigi dan Gubernur Jabar Dorong Literasi Digital Anak Lewat PP Tunas

Selain itu, dalam PP Tunas juga melarang platform digital melakukan profiling, mewajibkan platform melakukan edukasi, menyediakan fitur pelindungan anak, serta kewajiban menghapus konten berbahaya dalam waktu 24 jam.

Literasi Digital dan Komitmen Bersama

Menteri Meutya juga menekankan dalam rangka melindungi anak di ruang digital perlu kerja kolaborasi, bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Selain platform yang diberikan berbagai kewajiban, para orang tua, guru, hingga kepala daerah juga perlu melakukan literasi digital kepada anak – anak agar bijak di ruang digital.

Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pelindungan anak di era digital. Pemerintah berharap gerakan literasi digital terus diperkuat hingga ke seluruh penjuru negeri, termasuk daerah yang masih minim akses informasi.

"Kami tidak hanya menyusun aturan, kami juga hadir bersama sekolah dan keluarga untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah anak," pungkas Menteri Meutya.

Senada dengan Menkomdigi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan kepada para peserta bahwa anak-anak harus bisa menjadi subjek bukan menjadi objek dalam memanfaatkan ruang digital.

“Kita di media sosial mau menjadi subjek apa objek? Kalau menjadi subjek bisa sukses, kalau hanya jadi objek bisa kacau,” tutur Gubernur Jabar.

Halaman Selanjutnya

Pria yang akrab disapa Kang Dedi tersebut, menjelaskan fenomena saat ini mulai dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa tidak bisa lepas dari yang namanya smartphone. Sehingga perlu sekali pemahaman yang baik agar bisa bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan gawai.