Ketua Komisi XI DPR RI Tekankan Menkeu Baru Harus Responsif Tanggapi Keresahan Publik

Jakarta, VIVA Bali – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa segera merespons keresahan publik yang belakangan ini mengemuka lewat aksi demonstrasi.

Menurut Mukhamad Misbakhun, tuntutan masyarakat tersebut mencerminkan kondisi ekonomi nyata yang sedang dihadapi, terutama terkait tingginya biaya hidup serta rasa keadilan dalam kebijakan fiskal.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Jakarta. Rabu 10 September 2025.

Lebih lanjut, Ketua Komisi XI DPR RI menyampaikan lima rekomendasi kebijakan untuk menjawab keresahan publik.

Pertama, Mukhamad Misbakhun menekankan perlunya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

Misbakhun menilai selama ini subsidi kerap bocor sehingga tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok miskin.

“Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ucap Mukhamad Misbakhun, dilansir dari antaranews.com.

Kedua, mendorong pemerintah memperluas program padat karya dan memberikan insentif khusus bagi UMKM. Pasalnya, penciptaan lapangan kerja baru lebih mendesak dibanding hanya memberi keringanan pajak.

“UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” kata Ketua Komisi XI DPR RI.

Ketiga, meminta pemerintah fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan memperlancar distribusi logistik.

Mukhamad Misbakhun menilai lonjakan harga beras dalam beberapa bulan terakhir harus segera diatasi. Dengan operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit.

Keempat, Misbakhun merekomendasikan agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan, karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

“BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” tutur Mukhamad Misbakhun.

Kelima, Mukhamad Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar kesehatan APBN tetap terjaga tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, menyebut kelompok kaya serta sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar dibanding rakyat biasa.

“Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” tegas Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun memastikan Komisi XI DPR RI akan mengawal langkah-langkah pemerintah di bidang ekonomi agar kebijakan fiskal maupun moneter benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

Mukhamad Misbakhun menambahkan bahwa jika daya beli masyarakat terjaga, keresahan sosial bisa ditekan, dan stabilitas ekonomi akan lebih mudah tercapai.